‘KANTOR HUKUM IRFAN DISNIZAR DAN REKAN ‘ (IDPLAW) mempunyai beberapa divisi, yaitu :

  • DIVISI CORPORATE DAN PERDATA ;

Divisi ini meliputi bantuan hukum bersifat litigasi dan nonlitigasi yang terkait dengan kontrak bisnis, pemeriksaan hukum dan pendapat hukum (legal due diligence) untuk penawaran umum (IPO) dan corporate action, Hak Kekayaan Intelektual, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Likuidasi, dan masalah ketenagakerjaan;

Bagian ini meliputi pula bantuan hukum yang terkait dengan masalah perdata pada umumnya, seperti Tuntutan atau Penarikan Piutang, Eksekusi Jaminan kebendaan, Kepailitan,  serta sektor jasa keuangan baik itu Perbankan maupun non Perbankan, Asuransi dan  perihal lainnya yang berkenaan dengan real estate dan property, pembangunan real estate, resort, dan kawasan industry.

  • DIVISI PIDANA ;

Bagian ini memberikan bantuan hukum dan sebagai penasehat hukum KLIEN dalam membuat laporan dan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan dan institusi penegak hukum lainnya.

  • DIVISI TATA USAHA NEGARA DAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ;

Divisi ini memberikan bantuan hukum untuk pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap keputusan pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau keberatan administrasi lainnya. Divisi ini juga menangani penyelesaian sengketa pemilihan umum.

  • DIVISI PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN

Divisi ini memberikan advis kepada KLIEN mengenai seluruh  masalah ketenaga kerjaan, dari pekerja sampai serikat pekerja, dari perusahaan baru sampai perusahaan multinasional, dari perusahaan nirlaba dan perusahaan sektor publik, sampai perusahaan swasta dan perusahaan terbuka. termasuk masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), Perjanjian Kerja, penyelesaian sengketa hubungan industrial,  pelanggaran terkait ketentuan ‘larangan bersaing’, perjanjian kerja, tenaga kerja asing, , dan segala sesuatu diantaranya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

  • DIVISI HUKUM KELUARGA

Divisi ini memberikan bantuan hukum kepada KLIEN di bidang hukum perkawinan, hukum perkawinan Islam, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing, dan permasalahan perjanjian pisah harta dan harta gono-gini.

Dalam bidang warisan dan hak mewarisi aset, kami memberikan advis untuk orang pribadi dan keluarga tentang aspek hukum pewarisan aset dan pembagian harta warisan.

Kami juga membantu KLIEN apabila terjadi perselisihan antara para ahli waris terkait pembagian harta warisan, termasuk dengan melakukan upaya hukum pidana atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

 

Para Lawyer di IDPLAW mempunyai pengalaman yang beragam diberbagai bidang praktik hukum dan institusi, serta beracara pada berbagai jenis dan tingkat peradilan, sehingga bantuan  hukum kepada KLIEN diupayakan dengan maksimal, secara cepat, dan efektif  sesuai kebutuhan KLIEN. Para Lawyer adalah lulusan dari universitas terkemuka di Indonesia dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan, serta pelatihan hukum lanjutan untuk tetap mengikuti perkembangan hukum yang terus berubah.

 

VISI DAN MISI

      Visi ;

  • Menjadi kantor hukum yang profesional dengan keunggulan pengetahuan dan pengalaman serta etika profesi yang teruji.

      Misi ;

  • Memberikan bantuan hukum secara menyeluruh, transparan, responsif, dan menjaga rahasia klien ;
  • Memberikan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan atau kelompok ;
  • Mengikuti dan memperluas pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang terus berkembang;
  • Melakukan pembahasan/kajian terhadap kasus-kasus hukum ;
  • Menjalin hubungan baik yang terukur dan wajar dengan komponen penegak hukum lainnya ;

 

RUANG LINGKUP PELAYANAN

      Konsultasi hukum dengan cara :

  1. Konsultasi hukum melalui telepon ;
  2. Konsultasi hukum dengan koresponden ;
  3. Konsultasi hukum dengan tatap muka secara langsung, termasuk mengadakan presentasi sesuai permintaan KLIEN ;

      Mewakili, mendampingi, dan sebagai Kuasa Hukum dalam hal :

  1. Melakukan atau menghadapi teguran/somasi PIHAK KETIGA ;
  2. Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) terhadap instansi pemerintahan, penegak hukum, dan pihak ketiga dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh KLIEN;
  3. Melakukan segala pengurusan dokumen-dokumen perijinan kepada instansi pemerintahan dan lembaga terkait;
  4. Mendampingi KLIEN dalam perundingan untuk penyelesaian sengketa atau tindakan korporasi ;
  5. Mengajukan atau menghadapi gugatan perdata umum, dan penyelesaian sengketa perdata khusus yakni permohonan Kepailitan/PKPU dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa Konsumen di BPSK atau peradilan umum, penyelesaian sengketa di lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan yang berada dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  6. Membuat laporan pidana pada institusi penegak hukum ;
  7. Menjadi Penasehat Hukum dalam perkara pidana pada Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan atau lembaga penegakan hukum lainnya.
  8. Menjadi Penasehat      Hukum          dalam             perkara Hukum Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ombudsman serta upaya hukum penyelesaian sengketa pemilu di Pengadilan Mahkamah Konstitusi;
  9. Menjadi penasehat hukum dalam perkara hukum Keluarga baik itu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan  hibah baik di peradilan umum maupun peradilan agama;
  10. Mengupayakan penarikan piutang, mengajukan eksekusi jaminan dan putusan pengadilan, serta pengosongan atau pembebasan lahan ;

      Pembuatan dokumen hukum dan menjadi Kuasa/Konsultan Hukum untuk :

  1. Pendirian dan ekspansi perusahaan, pengurusan perijinan, permohonan hak, dan berbagai dokumen yang berkenaan dengan penanaman modal (PMA/PMDN), pertambangan, property,  bukti hak atau kepemilikan atas tanah ;
  1. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ;
  1. Membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka merger, akuisisi, konsolidasi, Peraturan Perusahaan dan perjanjian-perjanjian dalam internal perusahaan ;
  1. Membuat perjanjian-perjanjian antara KLIEN dengan PIHAK KETIGA, seperti Jual beli, Sewa Menyewa, Kerja Sama, Pemborongan, atau perjanjian yang berkenaan dengan penjaminan ;
  1. Melakukan pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum (Legal Due Dilligence). Pemeriksaan Uji Tuntas (legal due diligence) dilakukan secara hirarkis yang dimulai dengan tahapan legal audit yaitu kemampuan intelengensi terkait penelusuran dokumen hukum dalam semua ruang lingkupnya yang hasil pemeriksaannya menjadi acuan dalam tahapan legal opinion dengan memanfaatkan referensi sumber hukum melalui teknik dan strategi analisa untuk memberikan  pendapat hukum dan dilanjutkan dengan legal reasoning yaitu kemampuan rasio dalam menilai fakta dan peristiwa hukum terhadap sumber hukum guna mencapai pertimbangan hukum terhadap perseroan atau corporate action yang dilakukan oleh KLIEN, seperti dalam rangka go public pada pasar modal, izin pendirian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perseroan Terbatas, merger,  akuisisi, konsolidasi, likuidasi,  atau jual beli asset, perizinan, dll ;

 

BENTUK PERJANJIAN KERJA DENGAN KLIEN.  

  1. Menjadi Kuasa Hukum Tetap KLIEN.

Sebagai Kuasa Hukum Tetap (setelah KLIEN menandatangani Perjanjian Jasa Hukum/PJH), maka IDPLAW akan memberikan bantuan hukum kepada KLIEN secara tetap selama perjanjian berlangsung sesuai dengan kebutuhan KLIEN, seperti Kuasa Hukum Tetap dalam penyelesaian tunggakan pembayaran oleh customer atau debitor,  eksekusi jaminan pada perbankan atau Kuasa Hukum tetap untuk urusan / permasalahan hukum atau bantuan / nasehat hukum bagi perusahaan ;

  1. Sebagai Manager hukum perusahaan :

Sebagai Legal Manager pada KLIEN, IDPLAW akan menangani pekerjaan hukum perusahaan  yang  biasanya  dilakukan  oleh   divisi hukum perusahaan, sehingga KLIEN tidak perlu lagi membentuk divisi legal tersendiri karena dengan menempatkan IDPLAW sebagai legal manager, KLIEN seolah olah memiliki kantor hukum sendiri di perusahaannya. Mengenai format kerjanya akan ditentukan dengan perjanjian tersendiri dengan KLIEN, sesuai kebutuhan KLIEN.

  1. Sebagai Pengacara yang bersifat insidentil.

IDPLAW akan menjadi Pengacara / Penasehat Hukum dan memberikan bantuan hukum secara insidentil / tidak bersifat tetap atau untuk hal-hal tertentu sesuai permasalahan hukum yang dihadapi KLIEN ;

 

BIAYA

Biaya jasa hukum dapat terdiri dari lawyer fee, operational fee, dan succes fee.  Biaya jasa hukum dimusyawarahkan dengan KLIEN, baik mengenai jumlah maupun cara pembayarannya, dengan memperhatikan lingkup pekerjaan, bentuk dan nilai pekerjaan, serta tingkat peradilan atau instansi atau pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang dikuasakan oleh KLIEN, serta kemampuan KLIEN. Pembiayaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja dengan KLIEN, sehingga KLIEN tidak perlu mengkhawatirkan adanya biaya-biaya tambahan.