‘KANTOR HUKUM IRFAN DISNIZAR DAN REKAN ‘ (IDPLAW) mempunyai beberapa divisi, yaitu :

  • DIVISI CORPORATE DAN PERDATA ;

Divisi ini meliputi bantuan hukum bersifat litigasi dan nonlitigasi yang terkait dengan kontrak bisnis, pemeriksaan hukum dan pendapat hukum (legal due diligence) untuk penawaran umum (IPO) dan corporate action, Hak Kekayaan Intelektual, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Likuidasi, dan masalah ketenagakerjaan;

Bagian ini meliputi pula bantuan hukum yang terkait dengan masalah perdata pada umumnya, seperti Tuntutan atau Penarikan Piutang, Eksekusi Jaminan kebendaan, Kepailitan,  serta sektor jasa keuangan baik itu Perbankan maupun non Perbankan, Asuransi dan  perihal lainnya yang berkenaan dengan real estate dan property, pembangunan real estate, resort, dan kawasan industry.

  • DIVISI PIDANA ;

Bagian ini memberikan bantuan hukum dan sebagai penasehat hukum KLIEN dalam membuat laporan dan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan dan institusi penegak hukum lainnya.

  • DIVISI TATA USAHA NEGARA DAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ;

Divisi ini memberikan bantuan hukum untuk pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap keputusan pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau keberatan administrasi lainnya. Divisi ini juga menangani penyelesaian sengketa pemilihan umum.

  • DIVISI PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN

Divisi ini memberikan advis kepada KLIEN mengenai seluruh  masalah ketenaga kerjaan, dari pekerja sampai serikat pekerja, dari perusahaan baru sampai perusahaan multinasional, dari perusahaan nirlaba dan perusahaan sektor publik, sampai perusahaan swasta dan perusahaan terbuka. termasuk masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), Perjanjian Kerja, penyelesaian sengketa hubungan industrial,  pelanggaran terkait ketentuan ‘larangan bersaing’, perjanjian kerja, tenaga kerja asing, , dan segala sesuatu diantaranya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

  • DIVISI HUKUM KELUARGA

Divisi ini memberikan bantuan hukum kepada KLIEN di bidang hukum perkawinan, hukum perkawinan Islam, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing, dan permasalahan perjanjian pisah harta dan harta gono-gini.

Dalam bidang warisan dan hak mewarisi aset, kami memberikan advis untuk orang pribadi dan keluarga tentang aspek hukum pewarisan aset dan pembagian harta warisan.

Kami juga membantu KLIEN apabila terjadi perselisihan antara para ahli waris terkait pembagian harta warisan, termasuk dengan melakukan upaya hukum pidana atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Para Lawyer di IDPLAW mempunyai pengalaman yang beragam diberbagai bidang praktik hukum dan institusi, serta beracara pada berbagai jenis dan tingkat peradilan, sehingga bantuan  hukum kepada KLIEN diupayakan dengan maksimal, secara cepat, dan efektif  sesuai kebutuhan KLIEN. Para Lawyer adalah lulusan dari universitas terkemuka di Indonesia dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan, serta pelatihan hukum lanjutan untuk tetap mengikuti perkembangan hukum yang terus berubah.

 

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Konsultasi hukum dengan cara :

  • Konsultasi hukum melalui telepon ;
  • Konsultasi hukum dengan koresponden ;
  • Konsultasi hukum dengan tatap muka secara langsung, termasuk mengadakan presentasi sesuai permintaan KLIEN ;

Mewakili, mendampingi, dan sebagai Kuasa Hukum dalam hal :

  • Melakukan atau menghadapi teguran/somasi PIHAK KETIGA ;
  • Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) ;
  • Melakukan segala pengurusan dokumen-dokumen perijinan kepada instansi pemerintahan dan lembaga terkait;
  • Mendampingi KLIEN dalam perundingan untuk penyelesaian sengketa atau tindakan korporasi ;
  • Mengajukan atau menghadapi gugatan perdata umum, dan penyelesaian sengketa perdata khusus ;
  • Membuat laporan pidana pada institusi penegak hukum ;
  • Menjadi Penasehat Hukum dalam perkara pidana pada Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan atau lembaga penegakan hukum lainnya ;
  • Menjadi Penasehat  Hukum dalam perkara Hukum Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ombudsman serta upaya hukum penyelesaian sengketa pemilu di Pengadilan Mahkamah Konstitusi ;
  • Menjadi penasehat hukum dalam perkara hukum Keluarga baik itu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan  hibah baik di peradilan umum maupun peradilan agama ;
  • Mengupayakan penarikan piutang, mengajukan eksekusi jaminan dan putusan pengadilan, serta pengosongan atau pembebasan lahan ;

Pembuatan dokumen hukum dan menjadi Kuasa/Konsultan Hukum untuk :

  • Pendirian dan ekspansi perusahaan, pengurusan perijinan, permohonan hak, dan berbagai dokumen yang berkenaan dengan penanaman modal (PMA/PMDN), pertambangan, property,  bukti hak atau kepemilikan atas tanah ;
  • Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ;
  • Membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka merger, akuisisi, konsolidasi, Peraturan Perusahaan dan perjanjian-perjanjian dalam internal perusahaan ;
  • Membuat perjanjian-perjanjian antara KLIEN dengan PIHAK KETIGA, seperti Jual beli, Sewa Menyewa, Kerja Sama, Pemborongan, atau perjanjian yang berkenaan dengan penjaminan ;
  • Melakukan pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum (Legal Due Dilligence). Pemeriksaan Uji Tuntas (legal due diligence) dilakukan secara hirarkis  guna mencapai pertimbangan hukum terhadap perseroan atau corporate action yang dilakukan oleh KLIEN, seperti dalam rangka go public pada pasar modal, izin pendirian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perseroan Terbatas, merger,  akuisisi, konsolidasi, likuidasi,  atau jual beli asset, perizinan, dll ;

BENTUK PERJANJIAN KERJA DENGAN KLIEN.  

  • Menjadi Kuasa Hukum Tetap KLIEN / Retainer Lawyer ,
  • Sebagai Manager hukum perusahaan ,
  • Sebagai Pengacara yang bersifat insidentil.

BIAYA

Biaya jasa hukum dapat terdiri dari lawyer fee, operational fee, dan succes fee.  Biaya jasa hukum dimusyawarahkan dengan KLIEN, baik mengenai jumlah maupun cara pembayarannya, dengan memperhatikan lingkup pekerjaan, bentuk dan nilai pekerjaan, serta tingkat peradilan atau instansi atau pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang dikuasakan oleh KLIEN, serta kemampuan KLIEN. Pembiayaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja dengan KLIEN, sehingga KLIEN tidak perlu mengkhawatirkan adanya biaya-biaya tambahan.