Direksi BUMN, Abolisi Presiden, dan Batas Tanggung Jawab Hukum

Belakangan ini publik ramai membicarakan kasus direksi BUMN yang memperoleh penghentian proses hukum melalui kewenangan Presiden.Istilah yang muncul di ruang publik beragam: pembebasan, pengampunan, hingga abolisi. Di tengah perdebatan itu, satu hal sering luput dibahas secara jernih:apa sebenarnya posisi hukum direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis, dan sejauh mana hukum Read more

Indonesia sebagai Arena Strategis: Memahami Hukum, Risiko, dan Realitas Bisnis di Luar Teks Undang-Undang

Indonesia bukan lagi sekadar pasar.Indonesia adalah arena strategis. Di arena ini, banyak investor asing-baik perorangan maupun korporasi-menghadapi masalah bukan karena niat yang buruk, tetapi karena belum sepenuhnya memahami bagaimana hukum Indonesia bekerja dalam praktik. Di sinilah Kantor Hukum Irfan Disnizar & Rekan berperan. Kami bukan pengacara yang hanya membaca pasal Read more

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT: Antara Kewajiban Hukum dan Kesalahpahaman Praktik

Dalam praktik, banyak pelaku usaha beranggapan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJSL) hanya relevan bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA)-seperti pertambangan, kehutanan, atau perkebunan. Anggapan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kebingungan ini muncul karena ketentuan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Read more