Dalam praktik, laporan pidana terhadap direksi dan pemilik usaha jarang muncul saat bisnis sedang berjalan.Justru, laporan tersebut sering lahir setelah bisnis selesai, gagal, atau hubungan kerja sama berakhir. Fenomena ini bukan kebetulan. Ada pola yang berulang, dan KUHP baru yang berlaku 2026 memperbesar relevansinya. Artikel ini menjelaskan mengapa hal tersebut Read more
Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.Bagi direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, dan pemilik usaha, perubahan ini bukan sekadar pembaruan hukum pidana, melainkan pergeseran serius dalam peta risiko pengelolaan perusahaan. Dalam rezim baru ini, keputusan bisnis, kegagalan tata kelola, Read more
Bagi banyak perusahaan asing, Joint Operation (JO) sering dipersepsikan sebagai jalan cepat untuk ikut serta dalam proyek di Indonesia, khususnya proyek bernilai besar.Dalam praktik hukum, persepsi tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun sangat terbatas. JO dapat menjadi pilihan yang positif bagi entitas asing, tetapi hanya dalam keadaan tertentu dan dengan mitigasi Read more
Masuk ke Indonesia bukan sekadar keputusan bisnis. Ini adalah strategi masuk secara hukum yang akan menentukan tingkat kendali, eksposur regulasi, posisi pajak, serta fleksibilitas keluar di kemudian hari. Berdasarkan praktik pendampingan lintas batas, kami melihat banyak kegagalan bukan karena pasarnya, melainkan karena model masuk yang tidak selaras secara hukum dengan Read more
Dalam praktik restrukturisasi utang dan kepailitan, istilah perdamaian sering disalahpahami. Tidak sedikit pelaku usaha yang beranggapan bahwa: Padahal, dalam rezim hukum kepailitan Indonesia, perdamaian justru merupakan instrumen utama yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor, kreditur, dan keberlangsungan usaha. Konsep Hukum Perdamaian dalam PKPU dan Kepailitan Undang-Undang Kepailitan dan Read more
Dalam praktik sehari-hari, istilah kejahatan bisnis sering dipahami secara sempit dan emosional. Tidak jarang ia langsung diasosiasikan dengan penipuan, korupsi, atau manipulasi keuangan yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Padahal, dalam perkembangan hukum modern—khususnya di era globalisasi—kejahatan bisnis memiliki spektrum yang jauh lebih luas dan kompleks. Bagi pelaku usaha dan Read more
Dalam praktik kepailitan, tidak semua transaksi yang dilakukan debitor sebelum dinyatakan pailit bersifat netral atau wajar. Ada kalanya debitor melakukan perbuatan hukum yang secara formal tampak sah, namun secara substansi justru mengurangi atau menghilangkan harta pailit, sehingga merugikan para kreditor. Untuk menghadapi kondisi tersebut, hukum kepailitan mengenal satu instrumen penting: Read more
Perjanjian perkawinan sering disalahpahami sebagai tanda ketidakpercayaan. Dalam praktik hukum, anggapan ini tidak tepat. Bagi banyak profesional dan pelaku usaha, perjanjian pra nikah (prenuptial) dan pasca nikah (postnuptial) justru merupakan bagian dari perencanaan yang bertanggung jawab. Sebagaimana dalam dunia bisnis, risiko tidak dihindari dengan menutup mata, melainkan dikelola dengan kejelasan Read more
Bagi banyak profesional, perkawinan dipahami terutama sebagai ikatan emosional dan pribadi. Pandangan ini tentu tidak salah. Namun dari sudut pandang hukum, perkawinan juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak, kewajiban, dan konsekuensi jangka panjang-terutama terkait aset, tanggung jawab, dan risiko pribadi. Aspek hukum ini sering kali luput diperhatikan, bahkan oleh Read more
(Refleksi Hukum dan Kemanusiaan) Disarikan dari Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Bandung Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan Read more