Indonesia bukan lagi sekadar pasar.Indonesia adalah arena strategis. Di arena ini, banyak investor asing-baik perorangan maupun korporasi-menghadapi masalah bukan karena niat yang buruk, tetapi karena…
Continue Reading....Mengapa Laporan Pidana terhadap Direksi Sering Muncul Setelah Bisnis Selesai
Dalam praktik, laporan pidana terhadap direksi dan pemilik usaha jarang muncul saat bisnis sedang berjalan.Justru, laporan tersebut sering lahir setelah bisnis selesai, gagal, atau hubungan…
Continue Reading....KUHP Baru 2026: Hal-Hal yang Perlu Diantisipasi oleh Direksi dan Pemilik Usaha
Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.Bagi direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, dan pemilik…
Continue Reading....Joint Operation bagi Perusahaan Asing di Indonesia: Kapan Tepat Digunakan dan Bagaimana Risiko Hukumnya Dikendalikan
Bagi banyak perusahaan asing, Joint Operation (JO) sering dipersepsikan sebagai jalan cepat untuk ikut serta dalam proyek di Indonesia, khususnya proyek bernilai besar.Dalam praktik hukum,…
Continue Reading....PMA, JV, Distributor, atau Representative Office: Model Masuk Mana yang Paling Tepat di Indonesia?
Masuk ke Indonesia bukan sekadar keputusan bisnis. Ini adalah strategi masuk secara hukum yang akan menentukan tingkat kendali, eksposur regulasi, posisi pajak, serta fleksibilitas keluar…
Continue Reading....Perdamaian dalam PKPU dan Kepailitan: Instrumen Hukum Strategis, Bukan Tanda Kegagalan
Dalam praktik restrukturisasi utang dan kepailitan, istilah perdamaian sering disalahpahami. Tidak sedikit pelaku usaha yang beranggapan bahwa: Padahal, dalam rezim hukum kepailitan Indonesia, perdamaian justru…
Continue Reading....Kejahatan Bisnis: Antara Risiko Korporasi dan Kesalahan Pemahaman Hukum
Dalam praktik sehari-hari, istilah kejahatan bisnis sering dipahami secara sempit dan emosional. Tidak jarang ia langsung diasosiasikan dengan penipuan, korupsi, atau manipulasi keuangan yang dilakukan…
Continue Reading....Actio Pauliana: Menjaga Keadilan Kreditor di Tengah Transaksi Debitor yang Merugikan
Dalam praktik kepailitan, tidak semua transaksi yang dilakukan debitor sebelum dinyatakan pailit bersifat netral atau wajar. Ada kalanya debitor melakukan perbuatan hukum yang secara formal…
Continue Reading....Perjanjian Pra Nikah dan Pasca Nikah: Manajemen Risiko dalam Perkawinan
Perjanjian perkawinan sering disalahpahami sebagai tanda ketidakpercayaan. Dalam praktik hukum, anggapan ini tidak tepat. Bagi banyak profesional dan pelaku usaha, perjanjian pra nikah (prenuptial) dan…
Continue Reading....Perkawinan sebagai Kontrak Hukum: Hal yang Sering Terlewat oleh Profesional
Bagi banyak profesional, perkawinan dipahami terutama sebagai ikatan emosional dan pribadi. Pandangan ini tentu tidak salah. Namun dari sudut pandang hukum, perkawinan juga merupakan peristiwa…
Continue Reading....HIKMAH PERCERAIAN
(Refleksi Hukum dan Kemanusiaan) Disarikan dari Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Bandung Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang…
Continue Reading....