Dalam praktik, laporan pidana terhadap direksi dan pemilik usaha jarang muncul saat bisnis sedang berjalan.Justru, laporan tersebut sering lahir setelah bisnis selesai, gagal, atau hubungan kerja sama berakhir. Fenomena ini bukan kebetulan. Ada pola yang berulang, dan KUHP baru yang berlaku 2026 memperbesar relevansinya. Artikel ini menjelaskan mengapa hal tersebut Read more
Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.Bagi direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, dan pemilik usaha, perubahan ini bukan sekadar pembaruan hukum pidana, melainkan pergeseran serius dalam peta risiko pengelolaan perusahaan. Dalam rezim baru ini, keputusan bisnis, kegagalan tata kelola, Read more
Bagi banyak perusahaan asing, Joint Operation (JO) sering dipersepsikan sebagai jalan cepat untuk ikut serta dalam proyek di Indonesia, khususnya proyek bernilai besar.Dalam praktik hukum, persepsi tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun sangat terbatas. JO dapat menjadi pilihan yang positif bagi entitas asing, tetapi hanya dalam keadaan tertentu dan dengan mitigasi Read more
Masuk ke Indonesia bukan sekadar keputusan bisnis. Ini adalah strategi masuk secara hukum yang akan menentukan tingkat kendali, eksposur regulasi, posisi pajak, serta fleksibilitas keluar di kemudian hari. Berdasarkan praktik pendampingan lintas batas, kami melihat banyak kegagalan bukan karena pasarnya, melainkan karena model masuk yang tidak selaras secara hukum dengan Read more
Indonesia bukan lagi sekadar pasar.Indonesia adalah arena strategis. Di arena ini, banyak investor asing-baik perorangan maupun korporasi-menghadapi masalah bukan karena niat yang buruk, tetapi karena belum sepenuhnya memahami bagaimana hukum Indonesia bekerja dalam praktik. Di sinilah Kantor Hukum Irfan Disnizar & Rekan berperan. Kami bukan pengacara yang hanya membaca pasal Read more